Juni 18, 2018

Ketika Film Saling Berbalas Setelah 30 Tahun

_DSC0198

Oleh: Oming Putri

Laboratorium film Produksi Film Negara (PFN) di Jalan Otto Iskandar Dinata pada 10 Desember 2014 lalu tampak berbeda. Lampu-lampu bohlam berwarna kuning menghiasi langit-langitnya. Bantal-bantal duduk persegi disebar di lantai beralaskan karpet coklat. Orang-orang pun berdatangan, melepas alas kaki, lalu duduk dengan nyaman. Meiske Taurisia, seorang produser film, membuka dengan sambutan ramah. “Selamat datang di acara Aneka Ria Sinema. Silahkan duduk,” tuturnya. Ia terlilhat senang.

Wajar, jika Meiske senang. Hari itu adalah hari kedua acara Aneka Ria Sinema, setelah sehari sebelumnya digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM). Aneka Ria Sinema adalah nama rangkaian kegiatan Project to Incubate Audiences for Diverse Cinema (PIDC) di Indonesia. PIDC sendiri adalah proyek lintas negara antara Indonesia dan Jepang. Tepatnya, antara Yayasan Cipta Citra Indonesia dengan Documentary Dream Center dan Independent Cinema Guild Japan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memperluas akses masyarakat atas film yang beragam. Mereka ingin mengimbangi dominasi jaringan-jaringan bioskop komersil lewat festival dan inisiatif pemutaran gerilya. Di Indonesia, pemutaran dilakukan di Yogyakarta dan Jakarta. Pemutaran film di PFN adalah salah satunya.

Ada dua film yang diputar pada hari itu: Tokyo Story oleh Yasujiro Ozu dan Senyap oleh Joshua Oppenheimer. Di antara dua film ini, pemutaran Senyap lah yang paling berkesan. Sebabnya, film ini diputar di tempat produksi film Pengkhianatan G30S/PKI dulu. Sebuah film yang ingin diungkap kebenarannya oleh Joshua. “Dulu, film propaganda PKI dibuat di PFN. Sekarang, film antitesis nya diputar di PFN juga. Ini sejarah dan kita butuh 30 tahun untuk mencapai titik ini,” ujar Tunggal, menyadarkan.

Masih terkenang dalam ingatan ketika, pada masa orde baru, film dokudrama Pengkhianatan G30S/PKI selalu ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September malam. Film yang bernilai Rp 800 juta itu diproduksi dan dirilis oleh PFN di tahun 1984 dan menjadi film wajib tonton bagi bangsa Indonesia selama hampir 14 tahun. Film ini juga wajib diputar di sekolah-sekolah, walau memperlihatkan adegan yang penuh kekerasan. Ketika stasiun televisi swasta bermunculan, kewajiban yang sama pun ditimpakan pada mereka. Peraturan ini kemudian dihapuskan saat Soeharto lengser di tahun 1998. Alasannya, film yang disutradari Arifin C. Noer ini adalah bentuk propaganda era Soeharto untuk memutarbalikkan fakta di balik tragedi kemanusiaan 1965.

Kini, film-film tandingan mulai bermunculan dengan perspektif yang beragam. Film yang terbaru terkait peristiwa 1965 adalah Senyap karya Joshua, tahun 2014. Sebelum itu, sudah bermunculan Jagal (Joshua Oppenheimer, 2012), 40 Years Of Silence (Robert Emelson, 2012), dan Jembatan Bacem (Yayan Wiludiharto, 2013). Tujuan mereka satu: menawarkan versi cerita dari sudut pandang lain untuk melengkapi cerita sejarah versi pemerintah. “Film-film dengan tema kemanusiaan seperti ini bisa membantu generasi muda memahami sejarah negaranya. Selain itu, juga membantu advokasi korban tragedi kemanusiaan 1965. Semoga kedepannya makin banyak film seperti ini,” lanjut Tunggal. Artinya, arah produksi film dengan tema ini sudah benar. Namun, kekhawatiran lain muncul.

“Saya tinggal di lingkungan orang-orang buangan tragedi 1965. Saya pikir, saya belum siap membahas kebenaran sejarah tahun itu dengan mereka, meskipun sekarang saya sudah tahu kebenarannya lewat Senyap,” ujar May, salah seorang penonton. Dampak traumatis yang dialami oleh para korban dari tragedi kemanusiaan adalah tantangan paling berat bagi para pembuat film, utamanya dalam hal produksi. Masih ada penolakan dari para korban untuk membuka luka lama, utamanya korban-korban generasi tua. Mereka cenderung mengubur dalam ingatan mereka atas peristiwa mengenaskan itu, daripada membicarakannya secara terbuka.

“Kalau generasi sekarang, mungkin sudah bisa santai ya ngomongin tragedi 65. Kita bisa lihat dari keberanian Adi untuk ikut pemutaran film Senyap di beberapa kota. Tapi kalau berbicara dengan generasi yang lebih tua, mereka masih sangat takut sekali untuk membuka itu,” ujar Ucu Agustin, seorang jurnalis, penulis, dan pembuat film dokumenter, malam itu.

Melihat ini, pendapat Prima Rusdi kemudian menjadi masuk akal. Menurutnya, tindakan penyembuhan para korban jangan hanya berhenti pada pembuatan film dokumenter terkait tragedi itu, tetapi juga tindakan hukum. Perlu adanya penegakan keadilan untuk para korban agar kejadian serupa tak terulang di masa depan. Baginya, untuk hal ini, Indonesia sudah tertinggal jauh dari negara lain yang pernah mengalami tragedi kemanusiaan, seperti Kamboja yang pada 2011 berhasil menyeret tiga mantan petinggi Khmer Merah ke meja pengadilan. “Kalau berbicara dalam konteks sejarah, harusnya sudah bicara masalah keadilan dan kegagalan hukum. Bukan lagi romantisme masa lalu. Supaya tidak mengulang kembali. Masalahnya, Indonesia ini terlalu diplomatis,” ungkap Prima hari itu.

Disini, kemampuan pemerintah dan rakyat Indonesia pun diuji. Namun, jika melihat pelarangan film Senyap oleh Lembaga Sensor Film (LSF) pada 29 Desember 2014 lalu dengan alasan “tidak sesuai dengan asas, tujuan, dan fungsi perfilman yang diamanatkan dalam Undang-Undang perfilman”, maka kondisi itu akan sulit dicapai. Benar kata Haris Azhar, koordinator KONTRAS, ketika ditanya tentang prospek penuntasan kasus HAM pada pemerintah Jokowi oleh suaramerdeka.com[1]

“Mengkhawatirkan,” jawabnya.

[1] http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/haris-azhar-penegakan-ham-bisa-makin-suram/

Related posts