Juli 22, 2017

Mempertanyakan PPFN

_DSC0116
Shelvy Arifin ketika menjawab pertanyaan audiens terkait rencana PPFN

Oleh: Oming Putri

Shelvy Arifin, direktur Perum Produksi Film Negara (PPFN), punya cita-cita tinggi: membangkitkan kembali perusahaan milik negara ini setelah sepuluh tahun mati suri. Ia merencanakan banyak hal untuk mencapainya . Beberapa proyek telah ia rintis sejak Juni 2013 lalu. Diantaranya adalah merenovasi kembali gedung PPFN, bekerjasama dengan salah satu rumah produksi Tiongkok terkait produksi film, memproduksi beberapa film layar besar, hingga menjalin kerjasama dengan Beijing Film Academy. “Kami ingin memposisikan diri sebagai pihak koordinator yang melakukan sinergi antara teman-teman film dengan pihak pemerintah,” ujar Shelvy.

Sayangnya, para pegiat film Indonesia sedikit meragukan hal ini. Pada 10 Desember 2014 lalu, dalam acara Aneka Ria Sinema, beberapa pegiat film melontarkan pertanyaan terkait komitmen PPFN. Mereka adalah Prima Rusdi, Lance Mengong, Lasja Soesatyo, Sari Mochtan, Robby Ertanto, Edwin (Lab Laba-Laba), Meiske Taurisia (Babibuta Film), Adisurya Abdi (Sinematek), dan Ifa Ifansyah. Tidak hanya mereka. Pegiat film dari Jepang dan Thailand pun ikut memberi catatan untuk PPFN. Dengan berdiskusi, mereka berharap PPFN bisa memberikan kontribusi yang tepat guna dan terukur.

Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh para pegiat film hari itu menyinggung rancangan renovasi gedung PPFN. Mereka mempertanyakan rencana PPFN untuk merobohkan gedung laboratorium PPFN dan menggantinya dengan gedung baru. “Lab ini saya lihat sayang sekali kalau benar-benar ambruk. Apalagi melihat teman-teman dari Lab Laba-Laba sudah bersemangat sekali untuk merapikannya,” ujar Lasja.

Kekhawatiran Lasja, wajar. Reputasi laboratorium ini di tahun 1980an sangat bagus. Saat itu, gedung ini dikenal sebagai laboratorium terbesar se-Asia Tenggara. Banyak film lahir dari sana. Dua diantaranya seperti serial “Si Unyil” dan “Pengkhianatan G30S/PKI”. Selain itu, dari segi arsitektur, laboratorium PPFN adalah sumber pengetahuan yang menarik. “Coba kamu lihat bagaimana laboratorium PPFN ini dibangun dan dirancang. Detil sekali. Konsep arsitektur gedung ini sudah dipikirkan matang. Jadi, sayang sekali kalau dirobohkan,” ujar Edwin dalam wawancara terpisah.

Sayangnya, Shelvy bersikeras dengan rencananya. Ia beralasan, “gedung ini sudah tak produktif. Jadi, kami terpaksa merobohkannya dan menggantinya dengan gedung baru.” Ia pun meneruskan, “sebenarnya, secara pribadi, saya ingin sekali mempertahankan gedung ini. Tapi, saat ini saya harus mampu menyeimbangkan antara idealisme dengan kebutuhan PPFN. Kami dituntut untuk mencari biaya hidup sendiri.”

Status PPFN memang memaksa lembaga itu untuk terjun dalam strategi bisnis. PPFN berbentuk Perusahaan Umum milik negara. Artinya, meski seluruh modalnya berasal dari negara, PPFN masih perlu mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Posisinya jadi sama dengan Pertamina atau PT. KAI. PPFN harus menjual produk karena bertindak sebagai pelaku bisnis.

“Kami sama sekali tidak menerima anggaran APBN. Makanya, kami harus mengusahakan dana kami sendiri. Kami harus berpikir kreatif bagaimana bisa menghasilkan uang,” lanjut Shelvy.

Renovasi gedung, kemudian menjadi salah satu cara yang digunakan oleh PPFN. Jika rancangan ini jadi dilaksanakan, maka di tahun 2016 akan ada bioskop, gedung pertemuan, gedung teater, pusat olahraga, studio syuting, hingga restoran, yang semuanya menerapkan sistem sewa. McDonald adalah salah satu penyewa yang sudah menggunakan aset PPFN. Selain itu, kabarnya, salah satu stasiun televisi swasta juga akan menyewa studio PPFN. Sederhananya, ini adalah usaha PPFN untuk bangkit kembali dan bertahan hidup dari segi finansial, tanpa meninggalkan perannya sebagai penyedia fasilitas produksi film negara. Sebuah usaha, yang sayangnya, masih belum terlalu memuaskan.

Permasalahannya terletak pada komunikasinya. Apa yang dibutuhkan oleh dunia perfilman saat ini nampaknya kurang mampu ditangkap oleh PPFN. Selain masalah laboratorium, pembangunan tiga studio yang akan memakan hampir setengah lahan PFN pun dipertanyakan kegunaannya. “Sebelum membangun, ada baiknya diketahui dulu sebenarnya kebutuhan kita akan studio di Jakarta itu seperti apa. Apakah masuk dalam kebutuhan kita. Maksudnya, kalau kita lihat ke depan, kebutuhan akan studio akan semakin sedikit. Mungkin ada, tapi ga banyak,” ujar Edwin.

Terkait hal ini, Lasja pun menambahkan bahwa sebenarnya potensi besar PPFN ada pada pengadaan peralatan produksi film. Sehingga, ada baiknya PPFN lebih berfokus pada hal itu, ketimbang renovasi gedung secara masif. Lebih lanjut, ia menyarankan PPFN untuk menyalurkan dana dan energi ke perbaikan peralatan-peralatan produksi di PPFN – yang sudah menjadi barang langka – dan memperbarui inventaris alat dengan yang lebih modern. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak hanya dialami oleh para pembuat film, tetapi juga investor dan produser film.

“Bagaimana kalau kita memanfaatkan PPFN sebagai laboratorium untuk mengidentifikasi teknologi yang sebenarnya kita butuhkan. Untuk Indonesia, teknologi seperti apa yang sesuai. Soal ruang-ruang dalam rancangan itu, saya rasa kita ga bakal betah duduk lama-lama disitu. Kalau di laboratorium ini suasananya sudah asik, mungkin bisa tambah asik tanpa perlu dirobohkan. Nanti mubazir,” ujar Lasja.

Lalu bagaimana tanggapan Shelvy tentang ini?

“Desain ini masih belum final, masih terus berubah. Kami masih mencari tata ruang terbaik untuk mengakomodir semua kebutuhan. Kalau dibilang sangat komersil, ya memang. Kami harus menghidupi diri kami sendiri. Untuk masalah gedung bersejarah, juga dilematis. Apakah harus dirobohkan atau tidak,” ujar Shelvy. Ia pun menekankan, terkait dana renovasi, PPFN harus mengajukan pinjaman dana karena pemerintah tak menyediakan dana khusus untuk PPFN. Sehingga, usaha PPFN untuk mengakomodir semua kebutuhan terkait fasilitas produksi film, berjalan cukup sulit. Banyak masalah yang harus dihadapi PPFN, seperti masalah kebijakan, masalah perencanaan keuangan, dan lain-lain.

“Ini tantangan buat saya,” lanjut Shelvy.

….

Arah diskusi hari itu pun berjalan ke topik yang lebih esensial: peran PPFN dalam pengembangan perfilman Indonesia. Pertanyaan dari Fujioka Asako, pegiat Documentary Dream Center, menjadi pemicunya. Ia mempertanyakan posisi yang ingin diambil oleh PPFN dalam hal pengembangan kualitas film Indonesia. “Film Indonesia seperti apa yang akan Anda dukung?” tanyanya kepada Shelvy hari itu dalam Bahasa Inggris.

_DSC0082
Fujioka Asako dari Documentary Dream Center

Di awal presentasinya hari itu, sebenarnya Shelvy sudah menerangkan visinya untuk perfilman Indonesia. Ia ingin agar perfilman Indonesia menjadi duta budaya nusantara. Shelvy menyebutnya sebagai investasi peradaban. Lewat film, Shelvy ingin menanamkan gagasan ke-Indonesia-an pada generasi penerus bangsa. Ia ingin PPFN dapat mengambil peran dalam pembentukan pemimpin baru yang berkarakter dan memiliki kecerdasan intelektual. Maka dari itu, PPFN memproduksi film layar lebar. Film-Film yang, menurut Shelvy, telah mengangkat nilai budaya Indonesia dalam ceritanya.

Salah satu film yang telah lahir adalah Biji Kopi Indonesia atau yang dikenal juga dengan nama Aroma of Heaven. Film ini rilis tahun 2014, sebagai hasil kerjasama PPFN dengan Budfilm, Traffic Production, dan GoodNews Film. Sedangkan, posisi sutradara dipegang oleh Budi Kurniawan. “Untuk film ini, kemarin sudah dilakukan pemutaran di beberapa daerah di Jakarta, dan Bali. Lalu jadi salah satu finalis festival film dokumenter di Yogyakarta. Kemarin juga sempat diputar di Beijing dan ikut dalam Luang Prabang Film Festival,” ujar Shelvy.

Menurut ulasan freemagz.com, salah satu media online anak muda di Jakarta, film berdurasi 65 menit ini menceritakan beragam latar mengenai kopi dan Indonesia. Beragam daerah sentra penghasil kopi di Indonesia diperlihatkan termasuk hubungannya dengan kebudayaan setempat. Para pakar, peneliti dan penduduk asli pun ditampilkan dalam film ini untuk membicarakan mengenai kopi dan filosofinya. Bahkan, terdapat sejarah bagaimana kopi akhirnya bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Sayangnya, karena terlalu banyak cerita yang disajikan, alur kisahnya jadi kurang fokus dan sedikit anti klimaks. Namun, media ini tetap mengapresiasi langkah PPFN untuk bangkit lewat produksi film layar lebar.

“Tak buruk untuk memulai bergeliat kembali,” tulis mereka.

Itu baru satu. Kabarnya, PPFN akan memproduksi film layar lebar lagi. Shelvy menyebut judul Legend of Java dan sebuah film untuk menyambut 200 tahun Candi Borobudur saat presentasinya. PPFN juga berencana untuk memproduksi kembali film animasi Si Unyil. Kalau sudah begini, mulai terasa ambisi besar dari Shelvy untuk membangkitkan kembali PPFN sebagai BUMN yang punya latar belakang sejarah kuat dalam hal produksi film. Namun, kali ini Shelvy tak ingin sendirian. Ia ingin mengajak para pegiat film Indonesia untuk urun rembug memilih konsep cerita mana yang layak diproduksi.

“Jadi, ini adalah filmnya PPFN, dimana kami yang punya dana. Tapi mungkin ide cerita dan rekanan yang terlibat di dalamnya adalah teman-teman semua. Jadi, kurasinya ada di teman-teman,” ungkap Shelvy.

Ini berarti Shelvy membuka peluang bagi para pegiat film untuk mengembangkan konsep gagasan kearifan lokal lewat film. Artinya, budaya yang dimaksud disini bisa jadi meluas. Bukan saja meliputi budaya tradisi adiluhung Indonesia, tetapi juga budaya hidup keseharian yang timbul dari pergesekan banyak kultur di masyarakat. Tampaknya, ia cukup demokratis tentang ini. Lebih lanjut, Shelvy menerangkan bahwa harapannya adalah menjadikan film Indonesia raja di negerinya sendiri. Di lahan itulah, PPFN ingin mendukung sepenuhnya film Indonesia dengan memberikan ruang kepada film-film Indonesia. Ini harapan yang baik bagi sebuah BUMN.

Namun, tentu saja, harapan yang baik tak akan pernah cukup. Perlu adanya pengawasan dari para pegiat film agar harapan yang baik ini tak sekedar retorika belaka. Benar kemudian apa yang Meiske ucapkan di akhir diskusi hari itu.

“Ini pekerjaan rumah kita semua untuk terus berkomunikasi dengan Ibu Shelvy. Pekerjaan rumahnya BPI, APROFI, segala macam. Sehingga yang direncanakan bisa sesuai dengan apa yang nanti kita akan maksimalkan. Jadi, setelah ini kita bisa benar-benar membicarakan apa yang akan menjadi prioritas Bu dan bagaimana nanti simbiosis mutualismenya,” ujar Meiske.


Tulisan ini adalah ulasan diskusi PPFN dengan Lab Laba-Laba dalam acara Aneka Ria Sinema pada Desember 2014 lalu. Baca juga ulasan tentang Pameran Lab Laba-Laba yang menjadi rekam jejak dari perjalanan komunitas ini dalam usaha menyelamatkan gedung laboratorium PPFN di Menyingkap Jaring Laba-Laba di PPFN.

Related posts